Makineksis.com,  KUTAI TIMUR -  Walau pada masa pilkada lalu DPC Demokrat merupakan bagian dari koalisi Bupati dan Wabup Kabupaten Kutai Timur terpilih yakni Drs H Ardiansyah Sulaiman M.Si dan DR H Kasmidi Bulang, ST., MM seiring perjalanan waktu evaluasi kebijakpun dilakukan melalui internal kepengurusan partai elang biru mercy ini.

Dibawah nakhoda Ketua
DPC Demokrat Kutim Ir. H. Ordiansyah, MP atas kesepakatan bersama kader Demokrat menganggap pemerintahan era ASKB dianggap gagal dan keluar dari komitmen visi misinya Menata  Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua.

Keterangan foto : Confrence press pernyataan sikap keluar dari barisan koalisi ASKB di sampaikan langsung Ketua DPC Demokrat Kutim Ordiansyah

Ketua Demokrat menegaskan dari berbagai pertimbangan dan kebijakan tersebut maka dalam hal ini partainya dengan tegas dan gamblang menarik diri dari barisan koalisi Pemerintahan ASKB. "Otomatis dukung demokrat kita tarik," jelas Ordiansyah.

Ordiansyah pada confrence press dihadapan media keyakinan Demokrat semakin kuat hengkang dari Koalisi ASKB ada beberapa hal yang melatar belakangi  yakni kegagalan pemerintah dalam penerapan asas-asas umum, yakni asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, selanjutnya
asas tidak menyalahgunakan
Kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, asas pelayanan yang baik, asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas fairplay, asas keadilan dan kewajaran, asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal dan asas kebijaksanaan.

Keterangan foto : Sharing tindaklanjut dalam mengkritisi berbagai permasalahan di Pemkab Kutim

"Pada kenyataan point - point penting yang seharusnya menjadi atensi didapati banyak indikasi pelanggaran," ulas Ordiansyah.

Adapun indikator  yang mendasari kegagalan pemerintah meliputi sebagai berikut :

1. Penyelengaraan Anggaran. Gagal dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan Memonitoring evaluasi anggaran. Indikasi, lambatnya anggaran yang diturunkan untuk pembangunan beresiko kegagalan dan tidak selesainya proyek-proyek pemerintah serta terjadinya SILPA yang sangat besar, yang akhirnya merugikan masyarakat. (362 Milyar).

2. Penerapan pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Indikasi kalahnya Pemkab dalam kasus keterbukaan informasi publik tentang Dokumen APBD melawan tuntutan Fraksi Rakyat Kutim di pengadilan.

3. Penyelengaraan anggaran yang tidak prudent. Indikasi, permintaan pertimbangan hukum pada Institusi penegak hukum untuk rencana MYC 2023, mencerminkan bahwa patut diduga sebagai upaya mencari pembenaran terhadap kebijakan yang tidak prudent.

4. Kepastian Hukum. Gagalnya penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Indikasi, terjadinya pembiaran pelanggaran hukum yang berakibat terancamnya jiwa masyarakat dan rusaknya lingkungan hidup, contoh kasus Penggunaan jalan umum Kabupaten ruas Rantau Pulung -Sangatta untuk hauling batubara perusahaan PT. Arkara Prathama Energi /PT. BAS.

5. Menggunakan instrumen kebijakan untuk berlaku zalim kepada masyarakat. Indikasi, penerbitan Peraturan Bupati tentang tunjangan/insentif untuk Guru Honorer P3K yang menghilangkan hak mereka secara semena-mena menggunakan instrumen kebijakan legal (AUTOCRATIC LEGALISM atau AUTORITARIAN LEGALISM).

6. Birokrasi yang bersih dan berwibawa.
Pemerintah Daerah gagal menyiapkan Birokrasi untuk menunjang kinerja pemerintah yang baik. Indikasi, lambatnya pemkab menyusun struktur birokrat yang siap bekerja, penggantian dan kekosongan jabatan yang dibiarkan membuat kewenangan pejabat atas anggaran menjadi bermasalah.

7. Meningkatnya potensi terjadinya korupsi pada jalannya pemerintahan kabupaten Kutai Timur. Indikasi, turunnya Indeks Integritas Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh KPK-RE dalam tahun 2022 dan 2023.

8. Kerja birokrasi yang tidak profesional di bidangnya. Dan tidak kompetennya beberapa pejabat dan ASN. Indikasi, Keputusan Lembaga OMBUDSMAN yang memerintahkan Pemkab menyelesaikan ganti rugi rumah korban banjir Sangatta.

Ordiansyah mengungkapkan parpolnya tak lagi berkoalisi dengan ASKB, namun sebaliknya saat ini lebih menjadi sahabat kritis.(adv/aji/rin)