Makineksis.com, RANPUL - Ingin mendengar langsung beragam usulan skala prioritas kebutuhan masyarakat, maka belum lama ini Senin (20/3) 2023  Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Masdari Kidang, SE  menggelar jadwal reses pada dapilnya di wilayah Sp 4 RT 9 Desa Rantau Makmur  Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur.

DPRD Kidang menegaskan usulan warga Sp 4 Desa Rantau Makmur yaitu mobil ambulance dan baju pengajian. "Mendengar usulan itu, maka saya jelaskan kepada masyarakat terkait aturan pemerintah ambulance dan pengajian tidak bisa masuk dalam SIPD," jelasnya.

Keterangan foto : DPRD Kidang saat turun reses dimintai masyarakat sarana ambulance dan kebutuhan sarana pendukung majelis taklim

"Kalaupun saya bisa membantu seperti contoh kebutuhan majelis taklim dalam mendukung kegiatan keagamaan kebanyakan menggunakan dana pribadi misalnya seperti seragam pengajian buat ibu - ibu," urai Kidang.

Kidang  juga menjelaskan ke warga desa Rantau Makmur terkait pengadaan mobil ambulace itu kalau tidak salah belum dapat  dianggarkan oleh pemerintah. "Inshaallaah tetap saya perjuangkan semua secara bertahap dan berkala terkait usulan masyarakat yang sudah di sampaikan,"ucapnya

Politisi Berkarya Beringin Karya juga mengatakan saat Kutim dilanda covid - 19 hampir semua anggaran aspirasi seperti Pokok Pikiran (Pokir) Dewan termasuk APBD baik murni dan perubahan beberapa tahun lalu terfokus dialihkan dalam penanganannya. "Hal ini sangat beralasan agar perekonomian pasca covid dapat segera pulih kembali," terang Kidang.

Kidang mengungkapkan setelah covid - 19 berangsur-angsur sirna dimuka bumi alhasil  "Syukur Alhamdulillah" Pokir Dewan yang sempat tertunda direalisasikan maka ditahun 2023 baik murni, perubahan Inshaallah terlaksana," urainya.

Dirinya berpendapat memang penanganan covid kala itu, baik Pemkab Kutim terkonsentrasi, bahu membahu pada penanggulangannya.

Makineksis.com menanyakan juga kepada Kidang terkait suara vokalnya pada pansus PT APE yang aktivitas haulingnya menggunakan jalan umum dan memicu protes hingga aksi unjuk rasa masyarakat bagaimana kelanjutannya? "Yah saya memang tegaskan saat pertemuan  pansus dengan PT APE tidak boleh ada lagi menggunakan jalan umum yang biasa digunakan masyarakat. Jika pun perusahaan kendaraan haulingnya ingin melintas silahkan buat jalan sendiri. Makanya saya minta masyarakat sama - sama mengawasinya. Namun sejauh pengamatan saya selama reses disana belum ada nada sumbang warga setempat," ujar Kidang.

Tapi Kidang berjanji akan memonitornya. "Terus terang sangking kecewanya dengan perusahaan PT APE itu sampai-sampai saat akan makan siang saya sempat menanyakan apakah konsumsi yang disediakan dari perusahaan jika memang ia, saya lebih memilih  makan jauh diluar area perusahaan karena bagi saya demi kepentingan masyarakat, tidak sudi  saya menyentuhnya apabila masyarakat tersakiti akibat jalan rusak Ranpul," tutup Kidang. (ra)