Makineksis com, Kutai Timur - Memanasnya situasi unjuk rasa di beberaoa daerah diwarnai chaos "huru - hara" penjarahan terutama di Kota Jakarta ditambah lagi aksi pembakaran kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar yang menelan tiga korban jiwa, jumat (29/8) 2025

Adapun korban jiwa akibat aksi pembakaran kantor legislatif Makassar yakni Sarinawati, (26) tahun, jenis kelamin perempuan, Staf DPRD Makassar, Syaiful, (43 ) tahun, laki-laki, Staf Kecamatan Ujung Tanah, Makassar dan Korban terakhir, Abay merupakan fotografer kehumasan sekretariat DPRD Makassar ketiga korban kondisi jasadnya hangus terbakar amuk si jago merah.

Dari peristiwa kerusuhan pembakaran kantor DPRD Makassar selain 3 nyawa melayang ada juga korban luka - luka lainnya didapati dua orang alami luka berat, atas nama Budi Haryati, (30)tahun, Heriyanto, (28) tahun. Keduanya pegawai DPRD Makassar.
Korban luka sedang bernama Sahabuddin, 45 tahun; Arif Rahman Hakim, 28 tahun, dan Agus Setiawan, 32 tahun. Ketiganya juga pegawai DPRD Makassar.

Sementara diketahui chaos unjuk rasa di Jakarta juga menimbulkan korban jiwa dengan meninggalnya seorang driver ojol
bernama Affan Kurniawan, pemuda berusia ( 21) tahun asal Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Berdasarkan data yang beredar, Affan lahir pada 18 Juli 2004. Saat kejadian naas yang merengut nyawanya sebenarnya almarhum Affan tidaklah teribat pasif pada aksi unjuk rasa tersebut melainkan tengah bekerja mengatarkan pesanan makanan pelanggannya.

Affan meninggal dunia akibat ditabrak dan digilas oleh kendaraan lapis baja, barracuda, rantis yang dilengkapi penyemprot air (water canon) milik kepolisian.

Akibat kejadiannya tewasnya driver ojol, Affan mematik amarah besar rakyat secara meluas ditengah jalannya demontrasi.

Kemarahan rakyat selain accident tertabraknya driver ojol dampak dari aksi joget - joget kalangan seleb sekaligus anggota DPR - RI, komedian Eko Patrio, persenter Uya Kuya, penyanyi Nafa Urbach selepas pengesahan kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan digedung senayan itu ditengah masyarakat awam secara luas menghadapi beragam permasalahan hinpitan ekonomi, pengangguran serta kesejangan sosial "kemiskinan" akan tetapi berbanding terbalik dengan gaya kemewahan serta keglamoran para selebrita itu yang dipercaya menjadi wakil rakyat

Terlebih menteri keuangan SRI Mulyani membuat kebijakan kenaikan pajak serta memberikan statment serampangan dan viral di medsos "guru itu beban negara"

Diperparah lagi celotehan anggota DPR - RI Ahmad Sahroni, demo bubarkan DPR adalah sikap ketololan masyarakat

Benar kata pepatah "mulutmu harimaumu" akibat perilaku joget - jioget, serta ucapan yang menyakitkan rakyat membuat keresahan serta meledakan kemarahan rakyat dan langsung menjarah seisi harta benda serta merusak rumah - rumah mewah  milik Menteri Keuangan Sri Mulyani dan empat rumah lainnya milik anggota DPR RI, sebagian merupakan latarbelakang artis yaitu Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Uya Kuya, dan Eko Patrio.*
Atas kondisi itu turut mengundang keprihatinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dari fraksi Demokrat, H Masdari Kidang, SE.

"Saya sangat menyayangkan rekan-rekan dewan di Senanyan itu, apalagi Sahroni mengatakan ucapan tak pantas dengan kata tolol. Kita tentunya sebagai wakil rakyat harus santun, ramah memiliki tata krama baik disaat menghadapi para pendemo maupun rakyat," terang H Kidang

H Kidang mengungkapkan chaos, demo tidak akan mungkin terjadi, apabila saat itu DPR RI menemui para peserta aksi unjuk rasa bukan dihindari

"Berikan jawaban yang arif bijaksana terkait berbagai permasalahan kritik, saran, masukan yang disuarakan mereka, jangan sampai menimbulkan interaksi gesekan, kericuhan secara meluas" jelas H Kidang.

H Kidang walau dewan kabupaten Kutim, sangat tidak setuju atas kenaikan tunjangan, gaji anggota DPR RI ditambah lagi dengan naiknya pajak. "Pengesahan harus dicabut alias batalkan.Kami saja gaji pokok dikisaran 3 Rp jutaan saja ditambah tunjangan lainnya berjumlah total Rp 40 juta secara keseluruhan. Belum lagi memasuki tahun 2026 mendatang kena pemangkasan rasionalisasi oleh pemerintahan pusat, kami inshaallah tetap legowo," bebernya

Akan tetapi  H Kidang mempertanyakan, gaji dan tunjangan yang dirasionalisasi oleh pemerintah pusat harus jelas diperuntukan untuk apa.

"Mengingat inkam hasil kekayaan alam bumi Kaltim seperti batu bara, sawit, oil dan gas memberikan kontribusi besar bagi pusat, kita tetap kena pangkas" kata H Kidang

Lantas bagaimana atas aksi penjarahan harta benda  yang menyasar kediaman mewah para anggota dewan RI dan Menkeu. Walaupun sempat beredar di medsos klarifikasi permohonan maaf baik oleh Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbach ?

"Saya mengamati walau meminta maaf akan tetapi sudah terlanjur memancing amarah khakyak luas dan tak kuasa di bendung, sampai - sampai dari penjarah terucap harta mereka dari rakyat dan kembali kepada rakyat, bahkan ada juga yang sempat mengumpat walau UU perampasan aset koruptor tidak disahkan, biarlah kami yang mengesahkan saja hingga dijarahlah harta bendanya," ucap H Kidang mengutip dari tayangan postingan di medsos

Apapun itu, legislatif H Kidang tidak membenarkan aksi penjarahan disertai perusakan bangunan rumah, kantor DPRD Makassar, markas - markas dan pos kepolisian serta sarana fasilitas layanan umum pemerintah lainnya hingga sarana kendaraan petugas kepolisiah.

"Karena tindakan tersebut sudah masuk ke ranah tindak pidana hukum.Seharusnya unjuk rada tidak disusupi aksi - aksi provokasi tetap fokus pada tujuan menyampaikan aspirasi. Semoga hal ini tidak terulang kembali," katanya lagi

Ia mengimbau menurut informasi yang berkembang, tepatnya Senin (1/9) 2025 akan ada aksi demo solidaritas susulan di Samarinda - Kaltim dan Kutim dapat terlaksana dengan lancar, aman, damai.(aji/rin)