MAKINEKSIS.COM, KUTAI TIMUR - Sikapi desakan Ketua Dewan Adat Kutai di Kabupaten  Kutai Timur (Kutim) Sayyid Abdal Nanang dalam pembahasan hearing beberapa waktu lalu di DPRD Kutim diibaratkan  bak piring penuh makanan siapa yang makan siapa juga yang mencuci piringnya.

"Artinya ujung - ujungnya dewan menjadi luapan kekecewaan saat banyak yang mempertanyakan CSR," beber Dewan Kidang.

Keterangan foto : DPRD Kutim Kidang dukung kejelasan pengelolaan CSR yang disuarakan dalam hearing oleh rekan-rekan lembaga adat Kutai

Dewan Kidang menegaskan terkait CSR PT KPC untuk dikembalikan ke perusahaan dan dari perusahaan tersebut selanjutnya diserahkan kembali kepada masyarakat untuk mengelolanya mendapatkan respon positif. "Saya sangat mendukung  atas usulan yang disampaikan oleh Ketua Adat Kutai Abdal Nanang selagi untuk kepentingan masyarakat," jelasnya.

Kidang menegaskan selain itu pembahasan jalan rusak akibat lalu lalangnya kendaraan - kendaraan besar perusahaan termasuk alat berat. "Semua itu membutuhkan ketegasan kepala daerahnya, karena dari kepala daerah jugalah  muara perijinannya," terang dewan.

Sementara terkait tenaga kerja lokal, ia menegaskan semua sudah ada dalam aturan perundang - undangannya  yakni 80 persen warga lokal dan 20 persen luar. "Kebutuhan akan  lapangan pekerjaan utamanya menyangkut kebutuhan perut serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," beber Kidang.

Kidang mengungkapkan berkenaan dengan audiensi notulennya ke KPK RI merupakan langkah bersama untuk dapat lebih men - safetykan pengelolaan APBD 2023 Tahun jamak Multiyears jangan dikemudian harinya apabila tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sandungan hukum.

"Saya bersama rekan - rekan dewan lainnya, Alhamdulillah beberapa waktu lalu menemui komisi V DPR - RI Irwan Fecho," ucap Kidang.

Kidang mengatakan yang mana pada pertemuan dengan dewan RI Irwan disepakati Inshaallah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 80 Miliar mendukung pembangunan jembatan penghubung pelabuhan kenyamukan. "Ditambah lagi CSR KPC dengan anggaran Rp 30 Miliar namun kami masih menunggu realisasinya," ujarnya.

Dirinya menjelaskan adapun pembahasan saat menemui DPR RI Irwan selain mengkomunikasikan pembangunan pelabuhan kenyamukan turut mengusulkan peningkatan jalan  nasional, bandara udara. "Sementara menyangkut jembatan timbang serta lampu merah trafict light menjadi kewenangan pusat," urai Kidang.

Kidang kembali  menegaskan hasil hearing dengan kepala Adat Kutai Timur Abdal Nanang bersama unsur pengurus lainnya sangat disesalkan  tidak dihadiri kepala daerah atau wakil kepala daerah, Dinas Ketenagakerjaan, PT KPC. "Sehingga tadi Ketua Adat Besar Abdal Nanang memberikan waktu 1 bulan agar dijadwalkan kembali pertemuan. Namun nantinya apabila sampai waktu yang ditetapkan kembali hearing tidak dihadiri sumber - sumber terkait yang berwenang maka akan menempuh aksi demo," imbuhnya.

Anggota Dewan sekaligus ketua PAC Pemuda Pancasila Bengalon menambahkan terkait niatan unjuk rasa sangat didukung penuh. "Tapi saya imbau jangan hanya KPC saja yang didemo akan tetapi perusahaan lainnya agar tidak ada yang merasa berat sebelah," ulas Kidang.(aji/rin)