Makineksis.com, Rantau Pulung -  Turun pansus salah satunya perwakilan  DPRD Kutai Timur,  Masdari Kidang, SE sangat menyayangkan  arogansi kesewenangan - wenangan perusahaan pengeruk hasil kekayaan perut bumi melalui emas hitam batu baranya yan tidak pro masyarakat dan kurang memperhatikan aspek keramahan lingkungan sekitar.

Keterangan foto : Dewan Kidang dan kawan - kawan di DPRD saat ngeluruk ke PT PA melalui agenda pansus

"Saya sempat emosi dalam pertemuan pansus dengan pihak PT AP, beruntung ada rekan saya sesama dewan ibu Hj Fitri berupaya merendam emosional saya," terang Kidang

Bahkan diluaran sana berkembang informasi adanya anggota dewan yang menerima upeti dari perusahaan. "Saya mendengar luapan kekecewaan masyarakat terhadap dewannya yang dianggap tidak mampu menindak perusahaan karena banyak menyalahi aturan, terlebih diseputaran jalan Ranpul yang rusak ada kediaman ketua dewan. Hal ini perlu saya pertegas sejauh ini saja pak Joni pernah berkoordinasi dengan perusahaan untuk segera merespon keluhan akan tetapi tidak diindahkan. Bahkan anak ketua dewan sendiri sempat mencoba lamar pekerjaan di perusahaan malah tidak diterima," tegas Kidang.

Keterangan foto : Dewan Kidang turun pansus banyak dapati temuan kerusakan lingkungan di area PT PA serta los terkait standar keselamatan kerja "safety"

Kidang juga tercengang ternyata PT AP tidak memikirkan standar keselamatan pekerja "los sama sekali safetynya," terangnya ketika mengkonfirmasi melalui media.

Keterangan foto : Dewan Kidang bersama dewan Hj Fitri kitari area PT PA dalam pansus

"Banyak indikasi penyimpangan yang didapati di lokasi, kami masuk saja sudah dapat melihat aktivitas yang tidak ramah lingkungan yang terpenting rusaknya jalan poros Ranpul milik aset Provinsi Kaltim  memang betul dari mobilitas perusahaan," beber Kidang

Kidang menambahkan pengelolaan limbah batu bara tidak terkelola dengan baik di perusahaan itu, bahkan  mencemari aliran sungai sampai - sampai ada ceceran  bahan bakar minyak (bbm)," ungkapnya lagi.

Keterangan foto : Legislatif Kidang cermat berbagai dampak kerusakan akibat aktivitas tambang batu bara yang kurang ramah.

Atas temuan itu Dewan Kidang meminta  perusahaan agar tidak melintasi jalan provinsi Kaltim lagi. "Tidak ada istilah ditutup sementara bagi saya, harus ditutup."Perusahaan harus membuat jalan sendiri jangan lagi menggunakan sarana umum, silahkan bebaskan lahan  untuk akses sendiri," tutur Kidang.

Keterangan foto : Temuan Pembuangan limbah yang corat-marut menjadi atensi dalam pansus DPRD di PT PA

Bahkan dalam pertemuan Kidang mendengar perusahaan sempat mencatut nama presiden RI. "Saya tidak mau dengarkan alasan apapun itu, yang jelas jalan rusak akibat dampak perusahaan,  sarana jalan itu hanya dilalui masyarakat jelata beralaskan sandal jepit. Jadi merekalah yang merasakan penderitaannya karena pejabat sekalipun  tidak merasakan apa yang dirasakan seperti keluhan masyarakat awam," ucap Kidang

Kidang menerima laporan masyarakat jalur alternatif ranpul tidak nyaman lagi dilalui untuk umum. "Bahkan ada warga sakit yang seharusnya  dapat lebih dekat menuju akses Ranpul tiba di rumah sakit, ini malah sebaliknya harus memutar jauh lewat Bengalon," tutupnya.(aji/rin)