Makineksis, KUTAI TIMUR -  Dilansir media ternama nasional, seperti diberitakan sebelumnya Presiden Prabowo Soebianto meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Perintah pemotongan anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan, menteri dan pimpinan lembaga diminta melakukan efisiensi anggaran masing-masing, serta membahasnya dengan mitra komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasil revisi nantinya berupa pembintangan anggaran dan disampaikan ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati paling lambat Jumat, 14 Februari 2025.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Sujantoro mengungkapkan bahwa anggaran yang dipangkas bakal ditahan. “Pembintangan maksudnya anggaran tersebut belum bisa digunakan,” kata Deni, Senin, 3 Februari 2025.

Berikut beberapa keresahan dari beberapa sektor terkait pemotongan anggaran.

1. Sektor Kesehatan

Anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) turut terdampak pemangkasan anggaran hingga lebih dari Rp 19,6 triliun di tahun ini. “Kan kami diminta (efisiensi) Rp 19,6 triliun. Kemarin sudah kami ajukan ke DPR, jadi sudah disetujui efisiensi Rp 19,6 triliun itu,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ketika ditemui di kantor Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes, Jakarta Selatan, pada Kamis, 6 Februari 2025.

Pada mulanya, total anggaran belanja Kementerian Kesehatan berjumlah Rp 105,7 triliun. Artinya, efisiensi yang dilakukan sebesar 18,54 persen dari pagu anggaran.

Usai pertemuannya dengan DPR, Kemenkes saat ini tengah mempertimbangkan pengalokasian ulang pada program-program yang telah dirancang. Pihaknya mengakui bahwa efisiensi tersebut berdampak pada beberapa program prioritas.

“Jadi ada mungkin beberapa realokasi yang diperlukan lah untuk program prioritas tersebut. Dari tuntutan kami memang masih ada beberapa program prioritas yang enggak cukup untuk bisa masuk dengan uang tersebut,” tuturnya.

2. Sektor Pendidikan

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) tidak setuju dengan pemangkasan anggaran pendidikan sebesar Rp 8,01 triliun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Kepala bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri mengatakan pemangkasan anggaran tersebut mengingkari mandatory spending pendidikan, yaitu anggaran pendidikan yang wajib dialokasikan sebesar 20 persen dari APBN setiap tahunnya.

Kemendikdasmen memiliki anggaran sebesar Rp 33,5 triliun pada 2025. Namun, kebijakan pemotongan anggaran membuat kementerian itu hanya mengelola sekitar Rp 25,5 triliun. Menurut Iman, anggaran Rp 33,5 triliun saja sudah menyulitkan pemerintah melaksanakan program-program pendidikan. Kebijakan pemangkasan ini justru akan memperparah keadaan. 

Iman mengatakan pemangkasan anggaran ini akan mengganggu program-program pendidikan yang sudah dibuat. Misalnya, program ini akan mengganggu Program Indonesia Pintar (PIP) Kemendikdasmen. Memang, pemangkasan anggaran untuk pos-pos anggaran yang tidak substansial. Namun, pemangkasan ini akan mengganggu distribusi kinerja. “Jadi kalau disebut tidak mengganggu, tidak mungkin. Pasti akan terganggu,” kata dia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan kementerian yang ia pimpin juga terdampak pemangkasan anggaran pada tahun ini. “Ada efisiensi Rp 8,01 triliun,” ujarnya melalui pesan tertulis ketika dihubungi Tempo pada Rabu, 5 Februari 2025.

Saat ini, pihaknya tengah mengkaji lebih lanjut dampak dari pemangkasan tersebut. “Saya tidak hafal (pos) apa saja yang berkurang. Masih terus kami kaji,” imbuhnya

3. Sektor Pekerjaan Umum

Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo mengatakan pemangkasan anggaran sebesar Rp 81,38 triliun berdampak pada proyek-proyek infrastruktur. Pasalnya, efisiensi ini berimbas pada pemotongan anggaran di setiap Direktorat Jenderal Kementerian PU.

“Pagu anggaran Kementerian PU semula Rp 110,95 triliun telah diefisiensi (dipangkas) sebesar Rp 81,38 triliun tinggal menjadi Rp 29,57 triliun. Terdiri dari non-rupiah murni Rp 16,31 triliun dan rupiah murni Rp 13,26 triliun,” jelas Dody dalam rapat bersama Komisi V DPR RI di Komplek Parlemen Senayan pada Kamis, 6 Februari 2025.

Seiring efisiensi sebesar Rp 81,38 triliun itu, Dody memangkas anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air senilai Rp 27,72 triliun; Direktorat Jenderal Bina Marga Rp 24,83 triliun; Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp 7,75 triliun; serta Direktorat Jenderal Prasarana Strategis senilai Rp 20,69 triliun. Kemudian, pemangkasan pada dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya senilai Rp 0,39 triliun.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Jimmi ST., MT langsung angkat bicara.

"Tentunya dengan pemangkasan anggaran pemerintah daerah melalui keputusan pusat, apalagi mencapai nilai fantatis hingga besaran diangka triliunan rupiah, kami tidak sependapat (setuju), " tegasnya.

Ia menerangkan, Prinsipnya begini pusat belum juga mengeluarkan keputusan pasti dipangkas berapa?

"Harapan saya pribadi seharusnya dirasionalisasi bukan pemangkasan tinggal diarahkan saja berdasarkan pedoman dari pemerintah pusat, untuk bagaimana melakukan mekanisme rasionalisasi tersebut," terang Jimmi terperinci.

Jimmi menegaskan jikapun dilakukan pemangkasan hingga triliunan, pihaknya lebih memilih solusi melalui rasionalisasi. "Jika perlu lakukan Refocusing seperti membatalkan kegiatan- kegiatan yang dianggap tidak relefan atau dapat ditunda pada periode berikutnya. Terutama mengenai suksesi program pemerintah pusat tanpa harus dilakukan pemangkasan," beber Jimmi.

Dirinya menjelaskan, apabila mengacu pada rata - rata pemangkasan, seharusnya APBD itu 50 persen dipangkasnya.

"Jadikan berdasarkan perhitungan kakulasi rata - rata, sebanyak  500 kabupaten dan kota seharusnya Kutim terpotong dikisaran Rp 100 miliaran saja. Jika sampai dipangkas triliunan rupiah, tentu daerah tidak dapat menerima. Saya selaku ketua DPRD dan rekan - rekan di dewan, dalam hal ini DPRD bersama pemerintah daerah untuk melakukan peninjauan ulang ke Dirjen Kementerian Keuangan jangan sampai menimbulkan dampak yang besar apabila dikurangi apalagi mencapai triliuan rupiah,"  ulas Jimmi dengan nada penegasan kembali.

Jimmi mengutarakan,
terlebih menyangkut program visi-misi pemerintah daerah berkiblat pada pertumbuhan APBD sementara masyarakat telah memilih pasangan kepala daerah tentunya sepaket dengan program visi - misi yang wajib disukseskan bersama.
Intinya  DPRD mengimbau kepada pemerintah untuk melakukan pendalaman berdasarkan pengkajian atas keputusan pemerintah pusat. "Sekali lagi  jangan sampai triliunan dipotong. Dipastikan jika itu terjadi kami menolak keras. Berartikan menganulir apa yang telah disepakati dan diputuskan DPRD dengan pemerintah yang sudah mengatur anggaran sebelumnya," ucapnya.

Menurutnya lagi, pemangkasan seharusnya tidak terjadi dan
tidak tercatat sebagai kejadian "luar biasa" untuk mengambil langkah pemangkasan.

"Ambil contoh misalnya, saat terjadinya  covid - 19 dulu, upaya yang dilakukan melalui refocusing artinya masa pandemic tersebut masuk dalam kejadian luar biasa tidak serta merta berimbas pada  pemangkasan anggaran daerah," urai Jimmi.

Jimmi menyampaikan, seharusnya jika akan dipangkas dapat  diberitahukan sebelumnya, sehingga APBD ditahun 2026, "nah" baru diupayakan menjadi acuan kita semua,  dalam proses perencanaan yang matang di pemerintahan daerah, itu beberapa point yang penting untuk dipublikasikan," pungkasnya.(aji/rin)